Mendagri Harap Pemda Tidak Jenuh dan Lelah Kendalikan Inflasi, Pengendalian Harus Diintervensi

Terasbanggai.com, Luwuk– Pemerintah daerah diminta melakukan intervensi dalam mengendalikan infllasi, tidak bergantung pada mekanisme pasar atau autopilot.

Mendagri Tito Karnavian bahkan memberikan perhatian pada pemerintah daerah yang belum sepenuhnya melakukan langkag konkret dalam mengendalikan inflasi.

“Ada yang menurun dan ada yang menaik,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung Sasana Bhakti Kantor Pusat Kemendagri dihadiri diikuti Bupati Banggai Amirudin dan Forkompinda serta Kepala BPS Luwuk, Senin (26/12/2022).

Jumlah daerah yang stagnan dalam melakukan langkah konkret misalnya dalam memastikan kebutuhan tetap tersedia dengan melakukan pemantauan harga dan stok.

Mendagri mengungkap jumlah pemda yang sejak 26 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan sejak 19 Desember 2022, sebanyak 379 daerah.

“Padahal biasanya bertambah terus, saya mengharap jangan sampai karena liburan orangnya, petugasnya, kemudian justru intervensi pemerintah menjadi menurun untuk memantau,” tegas Mendagri.

Mendagri menuturkan, rata-rata langkah konkret yang dilakukan banyak daerah, yaitu menggelar operasi pasar murah bersama dinas terkait yang jumlahnya kini mencapai 427 daerah. Kemudian sidak ke pasar dan distributor yang saat ini tercatat dilakukan oleh 388 daerah.

“Tolong jangan kita lelah, jangan jenuh dengan upaya pengendalian inflasi. Kita hanya melakukan rapat mingguan, inflasi kenaikan harga barang jasa itu terjadinya dinamisnya harian, ini perlu kita waspadai,” tandas Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga mengatensi Pemda yang sama sekali belum melakukan langkah konkret ataupun belum melaporkan informasi kepada Kemendagri. Terlebih, daerah-daerah yang saat ini dipimpin oleh penjabat (Pj.) kepala daerah. Mendagri meminta jajarannya untuk menggelar rapat khusus bersama daerah yang belum melapor.