Penjabat Kepala Daerah Diimbau Miliki Sistim Belanja Daerah yang Berkualitas
Terasbanggai, Jakarta- Penjabat Kepala daerah diimbau memiliki sistim belanja daerah yang berkualitas.Penegasan itu disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penjabat Kepala Daerah yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Menurutnya, saat ini realisasi belanja daerah dinilai belum mencerminkan tiga hal, yakni memiliki nilai tambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan efisien.
“Belanja Daerah lebih besar untuk belanja birokrasi daripada kegiatan utama ke masyarakatnya ini yang disampaikan Pak Menteri (Mendagri) tadi,” katanya dalam release Kemendagri.
Penjabat kepala daerah juga adiimbau untuk memperbaiki sistem bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini masih dinilai mengalami kerugian.
Dari 959 BUMD pada Oktober 2022, sekira 274 di antaranya mengalami kerugian. Masih terdapat lagi 291 BUMD rugi modalnya habis.
“Mohon rekan-rekan cek ini, BUMD ini dengan maksud memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan bermanfaat bagi masyarakat umum bukan untuk merugikan keuangan negara,” tambahnya.
Penjabat kepala daerah juga dimita untuk meningkatkan pelayanan publik. Irjen Kemendagri bahkan dalam waktu dekat ini akan membentuk tim khusus yang akan turun ke daerah untuk mengecek kelayakan sistim pelayanan publik.
