Menko Airlangga Minta Pemda Buat Program untuk Kendalikan Inflasi, TPID Harus Bersinergi dengan Stakeholder
Terasbanggai.com, Surabaya- Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengarahkan pemerintah daerah fokus dapat membuat program segera menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan pasokan.
Menko juga meminta pemerintah daerah melakukan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, termasuk peningkatan program Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH) untuk segera menstabilkan harga beras.
“Saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan, namun yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik dengan sekaligus menjaga rantai pasoknya. Utamanya komoditas pangan. TPIP-TPID akan terus bersinergi dan gotong-royong melakukan extra effort menjaga stabilitas harga dan mengendalikan pencapaian inflasi Indonesia,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9).
Diketahui Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69 persen (yoy) yang lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94 persen (yoy.
Inflasi yang meningkat pada bulan Juli lebih didorong oleh lonjakan inflasi volatile food yang tercatat 11,47 persen (yoy) dan telah berhasil ditekan pada bulan Agustus menjadi sebesar 8,93 persen (yoy) seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, di samping kondisi cuaca yang lebih kondusif.
Urgensi menstabilkan harga pangan adalah karena kontribusi makanan terhadap kemiskinan mencapai 74,1 persen. Implikasinya kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan.
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi.
Sementara itu, stok komoditas cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai lagi adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi.
