ASN Jadi Caleg, ini Penegasan Kaban BKPSDM Undur Diri atau Diberhentikan Tidak Hormat

Terasbanggai– ASN menjadi calon legislatif (caleg) menjadi fenomena menarik. Apalagi ketertarikan ASN menjadi anggota DPRD ini dilakukan menjelang purna tugas dari pengabdiannya sebagai aparatur negara.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten Banggai Soffian Datu Adam menuturkan sebagai warga negara adalah wajar bila menetapkan pilihannya pada aktivitas politik praktis.

“Saya kira itu naluri seseorang untuk terjun ke politik praktis,” ungkapnya, Jumat (12/5/2023).

Namun, bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat dilarang melakukan kegiatan ataupun terlibat langsung pada kegiatan politik praktis.

“Jelas ditandaskan bahwa ASN harus tetap menjaga netralitasnya. Salah satunya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tandasnya.

Dikatakanya, undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ditegaskan ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. ASN diwajibkan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun.

“Kita tidak melihatnya dari surat pengunduran dirinya untuk menjadi caleg. Syarat pemberhentian sebagai ASN terpenuhi dilihat dari yang bersangkutan menjadi anggota parpol, undang undang jelas menegaskan itu,” tegasnya.

Sehingga jika ada ASN yang menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik yang bersangkutan diharuskan membuat surat pengunduran diri secara tertulis.

“Pengajuannya pada Bupati Banggai sebagai pejabat pembina kepegawaian. Yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat dan pada jangka waktu tertentu yang bersangkutan tidak memasukan surat pengunduran diri akan diberhentikan dengan tidak hormat,” pungkasnya.

Berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 10 tahun 2023 disebutkan bila ingin mencalonkan anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota, disyaratkan harus menjadi anggota partai politik.