High Level Meeting, Bupati Tekankan Peran Tim Pengendalian Inflasi Harus Berperan
Terasbanggai– Inflasi yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah terus mendorong pemerintah daerah untuk senantiasa mengendalikan inflasi tersebut dengan berbagai upaya dan langkah yang konkrit.
Pemerintah daerah kabupaten Banggai sejauh ini telah melakukannya dengan melahirkan berbagai program dan kegiatan yang menyentuh langsung pada kebutuhan pokok masyarakat.
Meski begitu untuk memperkuat komitmen serta menciptakan sinergitas antara stakeholder untuk menjaga tingkat inflasi, bersama Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah menggelar High Level Meeting, Senin (17/7/2023).
Bupati Banggai Amirudin mengatakan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah sebagai salah satu syarat terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
“Sebagai pimpinan daeerah saya menyambut baik atas pelaksanaan High Level Meeting sebagai upaya pemerintah daeerah mengendalikan inflasi secara berkesinambungan,” ujar Bupati Amirudin saat membuka High Level Meeting di ruang rapat umum kantor Bupati Banggai.
Bupati Amirudin berharap pertemuan tersebut dapat melahirkan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten, melakukan upaya untuk memperkuat system logistik.
Dan melakukan langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
Orang nomor satu di daerah ini juga menegaskan agar TPID dan seluruh komponen yang ada di Kabupaten Banggai melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi tersebut, khususnya bahan pokok.
High Level Meeting dilakukan untuk melakukan pendataan harga barang dan jasa ditingkat pedagang eceran (harga konsumen) sesuai paket komoditas terpilih/umumnya dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Banggai
Serta mendapatkan informasi stok serta kendala pada tingkat distributor yang berada diwilayah Kabupaten Banggai dan kewajiban menerapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif (4K) dalam pengendalian inflasi daerah.
